KEGAGALAN PASAR dan CAMPUR
TANGAN PEMERINTAH
Yang
dimaksud dengan kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian
pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan
ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan
ekonomi.
Tujuan Campur Tangan
Pemerintah
Berdasarkan
kelemahan-kelemahan dari mekanisme pasar seperti yang telah diterangkan diatas
dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari campur tangan pemerintah adalah
untuk :
1.
Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap
wujud dan penindasan dapat dihindarkan.
2.
Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami
perkembangan yang teratur dan stabil.
3.
Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama
perusahaan-perusahaan besar dapat mempengaruhi psar agar mereka tidak
menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan.
4.
Menyediakan barang bersama yaitu barang-barang seperti
jalan raya, polisi dan tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif
oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat.
5.
Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang
merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya.
Bentuk-Bentuk Campur
Tangan Pemerintah
1.
Membuat Peraturan-peraturan : Tujuan pokok dari peraturan
pemerintah adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan
tidak merugikan khalayak ramai. Contohnya peraturan mengenai syarat kerja pada
para pekerja di sektor industri adalah dibuat untuk menjamin dalam pemberian
gaji, upah dan tunjangan lain yang wajar dan tidak menindas. Contoh lain
peraturan mengenai lokasi pengembangan perusahaan yang bertujuan agar industri
tidak dikembangkan secara sembarangan, sehingga kegiatan industri ini tidak
mengganggu masyarakat sekitar dan menghindari pencemaran udara. Peraturan
dibuat oleh pemerintah meliputi berbagai aspek kegiatan ekonomi, bukan saja
terbatas pada kegiatan dan pendirian industri tetapi juga kegiatan ekspor
impor, perbaikan lalu lintas, pengembangan perusahaan dan aspek kegiatan
ekonomi lainnnya.
2.
Menjalankan Kebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal adalah Strategi dan langkah-langkah
pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan cara-cara pengumpulan
pajak. Kebijakan Moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi
situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi suku bunga, operasi
bank-bank dan mengatur jumlah uang yang beredar. Kedua kebijakan ini sangat
penting dalam mengatur kegiatan ekonomi. Perekonomian selalu menghadapi masalah
inflasi dan pengangguran, kebijakan ini merupakan tindakan untuk mengatasi
kenaikan harga dan kekurangan pekerjaan.
3.
Melakukan Kegiatan Ekonomi Secara Langsung : Dalam
kegiatan ekonomi terdapat perbedaan nyata antara keuntungan yang dinikmati oleh
orang yang melakukannya (keuntungan pribadi) dan keuntungan yang diperoleh
masyarakat secara menyeluruh (keuntungan sosial). Adakalanya seseorang
memperoleh keuntungan yang besar dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan tetapi
masyarakat mengalami kerugian. Contohnya adalah kegiatan pendidikan. Pendidikan
memberi kemungkinan untung yang besar apabila sepenuhnya dijalankan oelh pihak
swasta, sedang pada masyarakat merupakan kerugian karena biaya yang besar dalam
memperoleh pendidikan. Tindakan masyarakat menyediakan pendidikan kepada
sebagian besar anak-anak yang memerlukan dapat menghindari pengeluaran yang
sangat besar untuk pendidikan.